Mahakam Daily – Komisi I DPRD Kaltim menindaklanjuti aduan Kelompok Tani Mekar Indah terkait lahan yang diklaim berada dalam konsesi PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hal ini menjadi wujud pengawasan legislatif terhadap tata kelola sumber daya alam dan hak masyarakat lokal.

Wakil Ketua Komisi I, Agus Suwandy, bersama anggota lainnya seperti Baharuddin Demmu, berlangsung di lokasi konsesi dan ruang dialog perusahaan. Legislator meminta penjelasan terkait status lahan yang dikeluhkan kelompok tani: luas wilayah, pemetaan, kewenangan pembebasan, serta mekanisme kompensasi.

“Kami ingin memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan perlakuan adil dan prosedural,” tegas Agus Suwandy.

Dari penjelasan manajemen MSJ, lahan yang diklaim oleh kelompok tani tersebut berada dalam kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) oleh pemerintah pusat — sehingga perusahaan menyatakan kewenangannya terbatas untuk membebaskan lahan, namun tetap akan mengevaluasi tanaman tumbuh yang terdampak.

Komisi I menegaskan bahwa persoalan bukan hanya soal regulasi perusahaan, tetapi juga keadilan sosial bagi warga yang lama mengelola lahan.

Pihaknya akan meminta data teknis perusahaan—peta konsesi, dokumen perizinan, daftar tanaman tumbuh, serta riwayat pengelolaan lahan masyarakat—sebagai dasar verifikasi. Komisi I menegaskan bahwa tanpa data yang valid, rekomendasi DPRD tidak akan dikeluarkan secara terburu-buru.

Legislator itu juga menyoroti bahwa musyawarah antara pihak perusahaan dan kelompok tani perlu difasilitasi untuk mencari solusi win-win.

“Kita tidak bisa hanya melihat angka izin atau peta. Hak atas tanah masyarakat dan kejelasan proses harus menjadi bagian dari solusi,” ungkapnya.

(adv/dprdkaltim)