Mahakam Daily – Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) mengangkat berbagai sorotan dalam penyampaian pandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Sorotan utama meliputi efektivitas pengeluaran, pengentasan kemiskinan yang belum optimal, dan kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Juru bicara Fraksi Golkar, Shemmy Permata Sari, mengingatkan bahwa rekomendasi hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perlu segera ditindaklanjuti. “Pemerintah provinsi segera menindaklanjuti rekomendasi BPK … agar temuan yang sama tidak terulang pada tahun-tahun berikutnya,” tegas Shemmy.

Fraksi Gerindra melalui Andi Muhammad Afif Rayhan Harun mencatat bahwa meskipun angka kemiskinan di Kaltim menurun dari 6,11 % pada 2023 ke 5,78 % pada 2024, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan kemiskinan tidak hanya soal jumlah, melainkan kualitas hidup masyarakat miskin yang semakin tertekan.

Sorotan lain datang dari Fraksi PKS yang menyoroti rendahnya kontribusi BUMD terhadap PAD; serta Fraksi PAN-Nasdem yang mempertanyakan rendahnya serapan anggaran dan efektivitas belanja daerah dalam mendukung UMKM.

“Kami inginkan transparansi dan aksi nyata agar APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi lokal,” ujarnya.

(adv/dprdkaltim)