Mahakam Daily – Kasus korupsi proyek fiktif senilai Rp 431 miliar yang menyeret nama anggota DPRD Kaltim dari Partai Nasdem dapil Balikpapan, Kamaruddin Ibrahim, mendapat perhatian serius Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan telah ditahan di Rutan Cipinang.

Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, menyatakan bahwa pihaknya belum bisa memproses etik karena perkara masih berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap.

“Karena ini sudah ditangani aparat penegak hukum, maka kita serahkan sepenuhnya. Kami menghormati prosesnya dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,” kata Subandi, Kamis (15/5/2025).

Kamaruddin ditetapkan tersangka pada 7 Mei 2025 bersama delapan lainnya dalam pengadaan fiktif yang berlangsung antara 2016–2018. Proyek tersebut melibatkan empat anak usaha PT Telkom dan sembilan perusahaan swasta, yang ternyata tidak pernah dilaksanakan.

Dari hasil penyidikan, proyek pengadaan barang dan jasa oleh anak usaha Telkom hanya ada di atas kertas dan menyimpang dari AD/ART perusahaan. Kamaruddin diduga terlibat melalui perusahaan vendor yang mendapat aliran dana proyek.

Menurut Subandi, BK hanya akan bertindak setelah pengadilan memutus bersalah secara inkrah. Saat itu, BK baru bisa memberikan rekomendasi sanksi kepada pimpinan DPRD.

“Saya mengimbau seluruh anggota dewan untuk selalu menjaga integritas dan menjauhi praktik-praktik melanggar hukum yang mencoreng nama lembaga,” tegasnya.

Subandi menambahkan, urusan politik dan kemungkinan PAW menjadi kewenangan internal partai masing-masing.

(adv/dprdkaltim)