Mahakam Daily – DPRD Kalimantan Timur melalui tujuh fraksinya memberikan sejumlah catatan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2024 yang disampaikan Pemerintah Provinsi. Para legislator menilai perlu ada evaluasi terhadap efektivitas serapan anggaran dan realisasi program prioritas.
Anggota DPRD Kaltim, Shemmy Permata Sar, menyoroti lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) yang menyebabkan keterlambatan proyek fisik serta penyerapan anggaran tidak optimal. Mereka juga menilai masih terdapat kesenjangan antara belanja publik dan hasil pembangunan di lapangan.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus benar-benar berdampak bagi masyarakat. Kita tidak ingin APBD hanya jadi angka tanpa hasil nyata,” ujarnya.
DPRD Kaltim mendorong Pemprov memperbaiki perencanaan program dan sistem pelaporan agar selaras dengan target pembangunan daerah. Legislator juga meminta peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan agar kinerja keuangan daerah lebih efisien.
Selain itu, fraksi-fraksi menyoroti perlunya evaluasi belanja modal, pendidikan, dan kesehatan yang dianggap belum maksimal menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Catatan ini harus jadi dasar pembenahan dalam APBD berikutnya. DPRD akan terus mengawal agar keuangan daerah benar-benar berpihak pada rakyat,” tegas Shemmy.
(adv/dprdkaltim)