Mahakam Daily – Peringatan Hari Buruh beberapa waktu lalu, tidak hanya menggema di Jakarta, tetapi juga terasa hingga ke Kalimantan Timur (Kaltim). Meski tanpa aksi besar-besaran, para buruh di daerah ini tetap menyuarakan keresahan yang sama: dari penghapusan outsourcing hingga desakan revisi UU Ketenagakerjaan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai penyatuan enam tuntutan buruh secara nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat suara pekerja. “Kalau disatukan temanya, penyampaiannya jadi lebih kuat dan efisien,” ujarnya Selasa (13/5/2025).

Namun di balik semangat tersebut, Darlis mengingatkan bahwa kondisi di daerah seperti Kaltim masih menyimpan banyak pekerjaan rumah. Kesejahteraan buruh, katanya, belum kunjung membaik, terutama terkait upah yang belum sesuai dengan kebutuhan hidup layak.

“Tingginya biaya hidup di Kaltim jadi tantangan tersendiri. Banyak buruh yang saya temui harus mencari penghasilan tambahan karena gaji pokok tidak mencukupi,” jelasnya.

Menurutnya, harus ada titik temu antara kepentingan buruh dan keberlangsungan usaha. Pemerintah daerah dan perusahaan perlu melakukan efisiensi anggaran, sehingga ada ruang untuk peningkatan upah.

“Jangan sampai buruh terus-menerus jadi korban. Tapi pengusaha juga jangan dibuat tumbang. Solusinya ada pada efisiensi dan keberpihakan kebijakan,” tutupnya.

(adv/dprdkaltim)