Mahakam Daily – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menyoroti serius lemahnya pengawasan keselamatan transportasi laut di daerah. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menilai pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh moda pelayaran, menyusul rentetan kecelakaan kapal yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, minimnya inspeksi berkala, kurangnya edukasi kru kapal, serta lemahnya pengawasan dari regulator menjadi persoalan utama yang terus berulang. Ia menegaskan bahwa sistem pengawasan harus diperketat, mulai dari kelayakan teknis kapal, pelatihan awak, hingga tata kelola pelabuhan.

“Keselamatan penumpang tidak bisa ditawar. Kita butuh sistem pengawasan yang berjalan, bukan hanya aktif setelah musibah,” tegas Reza, Rabu (14/5/2025).

Sebagai contoh, ia merujuk tenggelamnya kapal feri Muchlisa di Teluk Balikpapan pada awal Mei, yang menewaskan penumpang dan mengindikasikan lemahnya manajemen darurat kapal. Kapal disebut mengalami kebocoran dan kerusakan mesin sebelum karam hanya 200 meter dari bibir pantai Penajam Paser Utara.

Reza menambahkan, peristiwa semacam ini menunjukkan perlunya pemutakhiran regulasi dan inspeksi rutin terhadap seluruh kapal penyeberangan di Kaltim.

“Saya sendiri sering menggunakan kapal penyeberangan. Audit kelayakan operasional harus menjadi standar, bukan pilihan,” ujarnya.

Ia juga meminta Kementerian Perhubungan serta Dinas Perhubungan Kaltim untuk tidak menunggu insiden terulang baru bertindak. Sistem transportasi laut di Kaltim, menurutnya, harus dibangun di atas prinsip keselamatan dan pencegahan.

(adv/dprdkaltim)