Mahakam Daily – DPRD Kalimantan Timur menegaskan dukungannya terhadap program nasional Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2026. Komisi III DPRD Kaltim menilai langkah ini penting untuk menjaga ketahanan infrastruktur jalan dan keselamatan lalu lintas di wilayah provinsi.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, mengatakan bahwa kebijakan Zero ODOL harus diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten dan koordinasi antarlembaga.
“Kita mendukung penuh program ini karena jalan provinsi kita banyak rusak akibat kendaraan melebihi kapasitas,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama Dinas Perhubungan dan kepolisian perlu memperketat pengawasan di jalur-jalur utama, terutama di wilayah tambang dan industri. Selain pengawasan, sosialisasi kepada pengusaha angkutan dan sopir juga menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
Komisi III DPRD Kaltim akan terus mengawasi proses penegakan aturan agar tidak hanya berhenti di wacana. Legislator menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keselamatan publik.
“Jalan adalah aset publik yang harus dijaga bersama. Kalau rusak terus, yang rugi masyarakat,” tambah Reza.
Ia berharap program Zero ODOL bisa menjadi momentum perbaikan sistem transportasi darat yang lebih tertib dan berkelanjutan.
“Kami ingin semua pihak mematuhi aturan demi keselamatan bersama dan ketahanan infrastruktur daerah,” tegasnya.
(adv/dprdkaltim)