Mahakam Daily – Komisi I DPRD Kalimantan Timur meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan provinsi agar segera mengevaluasi pelaksanaan program kerja serta memetakan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) secara sistematis.

Salehuddin menjelaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif bukan hanya melihat angka anggaran, tetapi juga efektivitas penggunaan anggaran dan kesesuaian dengan kapasitas SDM tiap OPD.

“Kami ingin memastikan program yang dijalankan tidak hanya bagus di atas kertas, tapi benar‑benar bisa dilaksanakan oleh OPD dengan kondisi SDM yang cukup dan kompeten,” ujarnya.

Salah satu temuan penting adalah kekurangan auditor di Inspektorat Daerah Kaltim—hal yang dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pengawasan internal. Komisi I telah meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memprioritaskan penguatan auditor dan fungsi pengawasan.

Selain itu, legislator menekankan bahwa perencanaan program harus mempertimbangkan kapasitas pelaksana—yakni SDM, sarana prasarana, dan waktu.

“Kalau program dibuat tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan, hasilnya akan jauh dari harapan,” tegasnya.

Ia juga menegaskan, evaluasi ini bukan hanya kegiatan sementara, tetapi harus menjadi budaya kerja OPD agar penggunaan anggaran daerah lebih efisien dan berdampak nyata.

(adv/dprdkaltim)