Mahakam Daily – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menilai manajemen Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) Samarinda tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan persoalan hubungan kerja dengan para karyawannya. Penilaian ini muncul setelah upaya mediasi dan klarifikasi tak kunjung membuahkan hasil.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, dr. Andi Satya Adi Saputra, menyampaikan bahwa manajemen RSHD kerap menghindar dari dialog langsung dengan karyawan. Bahkan dalam beberapa kesempatan resmi, manajemen hanya mengirim perwakilan dari tim kuasa hukum yang tidak memiliki kewenangan membuat keputusan.

“Kehadiran pengacara justru memperkuat dugaan bahwa ada persoalan hukum yang disembunyikan. Kalau memang ingin menyelesaikan, harusnya manajemen hadir sendiri,” ujarnya, Selasa (13/5/2025).

Menurut dr. Andi, DPRD Kaltim sebenarnya ingin memfasilitasi penyelesaian persoalan ini secara musyawarah. Namun absennya pihak manajemen dan tidak komunikatifnya sikap mereka justru memperkeruh keadaan. Hal ini membuat DPRD Kaltim mempertimbangkan langkah lanjutan yang lebih tegas.

“Ini soal hak pekerja yang harus dipenuhi. Kalau begini terus, bisa-bisa konflik semakin melebar,” tegasnya.

Puluhan karyawan aktif dan eks pegawai RSHD sendiri telah menyuarakan aspirasi mereka secara terbuka. Mereka berharap pemerintah, khususnya DPRD Kaltim, terus mengawal dan menekan manajemen agar bertanggung jawab.

“Kami di DPRD Kaltim akan terus mengawasi. Bila tidak ada perubahan sikap, kami tidak segan mendorong langkah hukum dan administratif yang diperlukan,” pungkas dr. Andi.

(adv/dprdkaltim)