Mahakam Daily – Anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur kembali jadi sorotan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Kaltim, Ketua Komisi III Abdulloh menegaskan bahwa pos-pos anggaran yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat tidak boleh ikut direfocusing.

Masalahnya, refocusing tahun ini sudah memangkas sekitar Rp47 miliar dari pagu anggaran Dishub. Angka ini dianggap cukup besar dan berisiko menunda program-program vital, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dermaga, dan fasilitas umum lainnya.

“Jangan merefocusing anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegas Abdulloh, Selasa (6/5/2025).

Ia menyarankan agar pemangkasan lebih baik diarahkan pada kegiatan seremonial atau perjalanan dinas, ketimbang proyek infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga. Apalagi, Dishub membawahi urusan strategis seperti penerangan jalan, pelabuhan, hingga akses transportasi di daerah pelosok.

Komisi III juga menyoroti rencana kerja Dishub untuk 2026 yang dinilai terlalu kecil. Abdulloh mengatakan, pihaknya tetap akan mendorong penambahan anggaran berdasarkan hasil reses dan tinjauan lapangan—terutama untuk memperkuat infrastruktur di wilayah pedalaman.

Tak hanya urusan jalan dan dermaga, Abdulloh juga menyinggung masalah klasik: listrik pedalaman. Menurutnya, Pemprov Kaltim perlu mengalokasikan hingga Rp3 triliun demi memenuhi kebutuhan listrik di desa-desa terpencil yang selama ini masih gelap gulita.

“Dishubnya maksimal, tapi anggarannya yang tidak maksimal. Maka kami Komisi III men-support untuk bersama-sama berjuang, demi kepentingan masyarakat. Terutama jalan-jalan provinsi di pedalaman,” pungkasnya.

(adv/dprdkaltim)