Mahakam Daily – Program Gratispol bidang kesehatan yang baru saja diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Komisi IV DPRD Kaltim mendesak agar program tersebut segera diimplementasikan ke masyarakat agar manfaatnya tidak berhenti sebatas seremoni.

Hal ini ditegaskan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim dari Fraksi PKB, Damayanti, saat rapat kerja bersama Dinas Kesehatan Kaltim, beberapa waktu lalu. Ia mengingatkan agar tidak terjadi kesenjangan antara euforia launching dan pelaksanaannya di lapangan.

“Jangan sampai tindak lanjutnya lambat dan berbanding terbalik dengan kemeriahan saat launching. Program ini harus segera dirasakan masyarakat,” ujar Damayanti, Senin (12/5/2025).

Politisi daerah pemilihan Balikpapan itu juga menekankan pentingnya pemerataan subsidi anggaran kesehatan berdasarkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing kabupaten/kota.

“Jangan disamaratakan. Harus dilihat potensi PAD daerah agar lebih adil,” imbuhnya.

Damayanti turut menyoroti pelayanan di RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang dinilai diskriminatif terhadap pasien BPJS. Ia menyebut layanan kerap lebih maksimal terhadap pasien dengan kemampuan finansial tinggi.

“Pasien BPJS sering dikesampingkan. Tapi kalau pasien kelihatan mampu, langsung dilayani baik. Ini jelas tidak adil. Harus ada pengawasan ketat,” tegasnya.

Ia berharap, melalui program Gratispol, sistem pelayanan kesehatan di Kaltim bisa menjadi lebih manusiawi dan merata. “Saya titip harapan besar kepada Dinas Kesehatan. Program ini harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.

(adv/dprdkaltim)