Mahakam Daily – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa meskipun kondisi keuangan daerah tengah tertekan, komitmen terhadap program pendidikan gratis tetap menjadi prioritas utama.
Ia menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH), yang menjadi tulang punggung pendanaan belanja daerah, diperkirakan menurun drastis pada tahun 2026. Dari lebih Rp20 triliun, DBH diproyeksi hanya akan mencapai sekitar Rp18 triliun untuk APBD murni tahun depan.
“Yang jadi masalah penurunan fiskal kita, dana bagi hasil menurun dari 20 sekian menjadi 18 triliun untuk murni 2026,” ujar Hasanuddin Mas’ud, Rabu (14/5/2025).
Penurunan fiskal ini, lanjutnya, harus diantisipasi dengan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. DPRD juga mengingatkan bahwa alokasi dana tersebut tidak hanya untuk provinsi, tetapi harus dibagi ke seluruh kabupaten/kota di Kaltim.
“Kita terus melakukan efisiensi dan proyeksi anggaran perubahan tahun 2025 juga menunjukkan tren penurunan. Tapi kita lihat nanti. Ini kan hanya sementara,” tegasnya.
Di tengah situasi ini, DPRD tetap mendukung penuh program strategis pemerintah, terutama pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga S3. Hasanuddin menekankan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh terganggu, sekalipun fiskal sedang ketat.
“Program ini selaras dengan semangat kita di DPRD. Harus tetap jalan dan menjadi prioritas,” pungkasnya.
(adv/dprdkaltim)