Mahakam Daily – Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Damayanti, menyambut positif keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan biaya haji. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk kepekaan terhadap aspirasi umat dan kondisi ekonomi masyarakat.

“Sudah saatnya pemerintah serius mengevaluasi sistem penyelenggaraan haji dan memastikan BP Haji fokus melayani jemaah,” ujar Damayanti, Kamis (15/5/2025).

Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) di Indonesia saat ini mencapai Rp 55 juta lebih per jemaah, sementara di Malaysia, kelompok berpenghasilan menengah ke bawah hanya membayar antara Rp 36 juta hingga Rp 53 juta berkat subsidi pemerintah.

Menurut Damayanti, disparitas ini menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh dalam pengelolaan haji nasional. Ia menyebut banyak masyarakat Kaltim menabung bertahun-tahun, namun kerap kecewa saat berangkat karena fasilitas dan layanan yang tak sesuai harapan.

“Kita terlalu sering dengar keluhan soal pelayanan. Ini menjadi catatan serius. Jangan sampai ibadah yang sakral jadi tercoreng karena urusan teknis dan manajerial,” tegas anggota Komisi IV DPRD Kaltim itu.

Ia juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana haji, khususnya oleh Badan Pengelola Haji (BP Haji) yang baru dibentuk.

Damayanti berkomitmen mendorong pembentukan perwakilan BP Haji di daerah untuk memastikan jemaah asal Kaltim mendapat perlakuan yang adil dan layak.

“Haji bukan sekadar perjalanan, ini soal keadilan pelayanan terhadap rakyat. Kami akan kawal agar sistem ini berjalan lebih baik,” pungkasnya.

(adv/dprdkaltim)