Mahakam Daily – Ambisi Pemerintah Kota Samarinda untuk menjadi kota bebas tambang pada tahun 2026 mendapat dukungan penuh dari DPRD Kalimantan Timur. Namun, DPRD mengingatkan, perjuangan ini tak bisa hanya ditopang oleh pemerintah kota.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis menilai upaya melepaskan kota dari jerat tambang adalah langkah penting untuk menyelamatkan lingkungan dan generasi mendatang. Namun, ia menegaskan bahwa peran masyarakat menjadi krusial dalam proses ini.

“Tambang ini masalah kompleks. Tidak hanya merusak iklim dan lingkungan, tapi juga tidak memberi manfaat berarti untuk masyarakat. Malah menimbulkan bencana,” ujar Ananda, pada Jumat (16/5/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu mendorong warga Samarinda agar aktif melaporkan aktivitas pertambangan yang mencurigakan, khususnya yang terjadi di dekat permukiman atau daerah resapan air. Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan Samarinda yang harmoni dan aman dari bencana ekologis.

“Kalau tahu ada tambang, segera laporkan. Jangan diam. Ini menyangkut masa depan lingkungan kita,” tegasnya.

Ananda menambahkan, penanganan pascatambang seperti reklamasi juga tidak boleh diabaikan. Ia berharap program bebas tambang juga diikuti dengan pemulihan lingkungan secara nyata.

“Reklamasinya juga harus serius. Program apapun yang menyangkut masa depan anak cucu kita, pasti kami dukung,” ujarnya.

Ia menutup pernyataan dengan harapan agar seluruh elemen masyarakat ikut mengawal transformasi ini, demi menjadikan Samarinda kota yang lestari.

(adv/dprdkaltim)