Mahakam Daily – Minimnya anggaran operasional bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas PUPR-PERA Kalimantan Timur dinilai jadi salah satu titik lemah kesiapsiagaan infrastruktur daerah. DPRD Kaltim menilai, kondisi ini mengancam respons cepat terhadap bencana seperti banjir, longsor, hingga kerusakan jalan di wilayah-wilayah rawan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyebut UPTD adalah ujung tombak lapangan, namun saat ini masih bekerja dengan sumber daya terbatas. Menurutnya, banyak kejadian infrastruktur darurat di Kaltim yang ditangani UPTD secara cepat, tapi kinerja mereka terkendala fasilitas.

“UPTD ini adalah garda terdepan. Tapi anggaran mereka sangat kecil. Padahal mereka yang langsung bertindak saat jalan rusak atau terjadi longsor,” ujar Reza, Jumat (16/5/2025).

Kaltim dikenal memiliki tantangan geografis yang kompleks. Ditambah dengan curah hujan tinggi di sejumlah kabupaten/kota, peran UPTD seharusnya diperkuat dengan alokasi anggaran yang layak serta peralatan teknis modern.

Komisi III DPRD Kaltim menilai perlu ada langkah korektif dalam APBD ke depan, agar penguatan UPTD jadi prioritas. Hal ini juga dinilai relevan dengan agenda besar pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), yang membutuhkan kesiapan infrastruktur dasar di seluruh wilayah penyangga.

“Kalau mereka tidak dibekali alat dan dana yang memadai, bukan hanya infrastruktur yang terancam, tapi juga keselamatan warga,” tegas Reza. Penambahan anggaran UPTD akan jadi salah satu rekomendasi Komisi III dalam pembahasan anggaran tahun mendatang.

(adv/dprdkaltim)