Mahakam Daily – DPRD Kalimantan Timur menyoroti ketimpangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa program yang ditujukan untuk meningkatkan status gizi anak-anak belum dijalankan secara merata di seluruh wilayah Kaltim.
Ananda menilai bahwa selain memperbaiki gizi siswa, program MBG juga memiliki potensi besar dalam menggerakkan sektor pertanian lokal. Ia mencatat adanya keterlibatan petani daerah dalam penyediaan bahan pangan untuk dapur MBG, yang dapat mendorong perencanaan pertanian lebih terarah.
“Petani mulai bertanya soal komoditas yang dibutuhkan dapur MBG. Ini bisa menjadi peluang untuk menyambungkan program gizi anak dengan penguatan ekonomi lokal,” kata Nanda, sapaannya, Rabu (21/5/2025).
Ia menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memastikan asupan gizi sesuai kebutuhan siswa dan menghindari potensi masalah seperti alergi makanan.
DPRD juga meminta pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada anggaran pusat. Dukungan pembiayaan dan komitmen kebijakan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diperlukan agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjangkau semua sekolah.
“Kita ingin program ini berkelanjutan dan benar-benar menyentuh seluruh anak-anak Kaltim. Tapi untuk itu, pemda harus ambil peran penuh, tidak hanya menunggu dari pusat,” tegas Nanda.
(adv/dprdkaltim)
