Mahakam Daily – Pemerataan pembangunan infrastruktur masih menjadi tantangan besar bagi Kalimantan Timur. Ketimpangan akses di berbagai wilayah menghambat mobilitas dan pertumbuhan ekonomi, menuntut kebijakan yang lebih strategis dan berpihak pada masyarakat.

Abdul Rakhman Bolong menegaskan komitmennya untuk memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di satu titik, tetapi tersebar secara merata. Ia memahami bahwa konektivitas adalah faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Masih banyak daerah yang terisolasi akibat akses jalan yang belum optimal. Ini bukan hanya soal mobilitas, tetapi juga kesejahteraan dan peluang ekonomi,” ujarnya, Senin (5/5/2025).

Sebagai anggota Komisi III DPRD Kaltim, Rakhman melihat bahwa tantangan utama bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada efektivitas kebijakan. Ia menekankan bahwa perencanaan harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar angka di atas kertas.

“Ketika jalan dan jembatan terhubung dengan baik, dampaknya terasa di berbagai sektor—dari perdagangan, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan,” tambahnya.

Untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur berjalan sesuai dengan urgensi masyarakat, Rakhman mendorong transparansi dan kesinambungan dalam perencanaan agar kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama.

“Kami tidak ingin infrastruktur menjadi proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Semua harus merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Rakhman berkomitmen untuk menjadikan infrastruktur sebagai fondasi utama dalam memperkuat ekonomi daerah. (adv/dprdkaltim)