Mahakam Daily – DPRD Kalimantan Timur mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, pasca longsor yang terjadi di Kelurahan Pendingin. Legislator menilai peristiwa ini menjadi peringatan serius terhadap lemahnya pengawasan lingkungan.

Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam kegiatan tambang. Ia meminta agar perusahaan tambang yang beroperasi dievaluasi izin lingkungannya serta kewajiban reklamasi lahan bekas tambang.

“Kita tidak ingin tambang terus dibiarkan tanpa pengawasan, sementara warga yang menanggung risikonya,” ujarnya.

Menurutnya, kejadian longsor tidak boleh dianggap bencana alam semata, melainkan akibat tata kelola pertambangan yang belum optimal. Ia meminta Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup menindaklanjuti dengan audit lapangan dan memastikan pemenuhan aspek keselamatan kerja serta lingkungan hidup.

Selain aspek penegakan aturan, DPRD juga mendorong pemerintah provinsi memperketat pemberian izin baru. Legislator berharap ada kebijakan tegas terhadap perusahaan yang lalai memenuhi kewajiban reklamasi atau mengabaikan dampak sosial bagi masyarakat sekitar.

“Kami ingin pemerintah hadir dengan kebijakan nyata, bukan hanya teguran. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar insiden seperti di Pendingin tidak terulang,” tegas Salehuddin.

Ia menambahkan, ke depan, DPRD Kaltim akan terus mengawasi setiap aktivitas tambang agar berjalan sesuai aturan dan tidak mengancam keselamatan warga.

(adv/dprdkaltim)