Mahakam Daily – DPRD Kalimantan Timur tengah menyiapkan regulasi baru untuk memperkuat sistem pendidikan yang lebih adaptif dan berkeadilan. Melalui Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan, DPRD Kaltim berupaya menjawab beragam tantangan pendidikan di daerah, mulai dari pemerataan akses, kesejahteraan guru, hingga mutu lulusan.

Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa penyusunan Ranperda ini tidak boleh hanya menjadi formalitas hukum. Menurutnya, regulasi harus benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan, termasuk persoalan kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), penguatan muatan lokal, serta kebutuhan guru pendamping difabel. 

“Kami mengundang langsung para pelaku pendidikan untuk memberikan pandangan dan pengalaman. Ranperda ini harus menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar formalitas hukum,” tegas Sarkowi.

Ia menambahkan, pendidikan di Kaltim harus diarahkan pada pembentukan karakter, bukan hanya capaian akademik. Tantangan zaman, kata dia, menuntut generasi muda yang tidak sekadar cerdas, tapi juga memiliki adab, moral, dan tanggung jawab sosial. 

“Kita tidak ingin anak-anak hanya pintar secara akademik, tapi juga punya sikap dan kepribadian yang baik. Pendidikan harus menyentuh hati, bukan sekadar angka di rapor,” ujarnya.

Sarkowi menilai, Ranperda ini akan menjadi landasan hukum penting bagi Kaltim untuk memperbaiki sistem pendidikan secara menyeluruh—dari tata kelola, kurikulum, hingga kesejahteraan tenaga pendidik. Ia berharap, perda ini nantinya dapat menjadi instrumen yang menjamin pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T.  

(adv/dprdkaltim)